Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil-’alamin melalui proses pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pesantren memiliki tiga fungsi sekaligus: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga fungsi tersebut menjadikan pesantren memiliki peran dan kontribusi terhadap Bangsa Indonesia dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komponen pesantren (arkan al-ma’had) seperti Kiai/Nyai dan santri berada di garda depan dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialisme, perumusan dasar dan bentuk negara melalui keterlibatannya di BPUPKI, serta berbagai kontribusi dan peran pasca kemerdekaan. Pendidikan dan dakwah yang dilakukan pesantren menjadi faktor determinan dalam pembentukan corak keberislaman Bangsa Indonesia yang rahmatan lil-’alamin. Dengan kata lain, pesantren bukanlah sekadar lembaga melainkan pula sebuah gerakan pembebasan bagi anak bangsa. Pesantren bukanlah lembaga jasa pendidikan, melainkan sebuah kekuatan transformatif, berbeda dari pendidikan formal konvensional pada umumnya.

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Menteri Agama No. 31 Tahun 2020, Pendidikan Nonformal Pesantren adalah Pendidikan Pesantren berbentuk pengkajian Kitab Kuning pada jalur pendidikan nonformal yang menjadikan Kitab Kuning sebagai rujukan utama dalam pembelajaran, yang dapat diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. Berdasarkan definisinya, PNF Pesantren dapat dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu berjenjang dan tidak berjenjang.

Guna menjalankan fungsi pendidikan tersebut, pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau nonformal baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan pesantren jalur pendidikan nonformal (PNF) dijamin oleh UU No. 18 Tahun 2019, khususnya Pasal 23 yang mengatur kesetaraannya dengan pendidikan formal. Dengan kesetaraan tersebut, PNF Pesantren dapat menerbitkan syahadah/ijazah dan lulusannya dapat melanjutkan ke pendidikan formal yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis dan/atau kesempatan kerja. Pada konteks inilah rekognisi PNF Pesantren untuk mendapatkan legalitas ijazah dengan tanpa menghilangkan kemandirian, kekhasan tradisi, materi maupun metode pembelajarannya penting dilakukan.

Mutu Pendidikan nonformal Pesantren dirumuskan oleh Majelis Masyayikh yang mengacy kepada empat prinsip arah kebijakan Pendidikan Pesantren: (1)Fleksibilitas, yang ditujukan untuk menjaga keragaman dan kekhasan pesantren; (2)minimal, yakni menggunakan kriteria minimal sehingga dapat dipenuhi atau bahkan dilampaui oleh setiap pesantren; (3)memberdayakan, dalam arti bukan menghakimi, mengekang, dan menghambat pesantren, melainkan berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan mutu pendidikan Pesantren; dan, (4)akuntabilitas, yakni, kebijakan pendidikan Pesantren yang dikeluarkan oleh Majelis Masyayikh dilakukan secara akuntabel melalui kajian akademik, diskusi dengan stakeholder, asosiasi pendidikan Pesantren dan para pakar, serta uji coba, sehingga dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diterima dan dijalankan oleh masing-masing pesantren.

selain itu, Majelis Masyayikh juga menggariskan prinsip-prinsip penyusunan dokumen standar mutu PNF Pesantren, yakni, bersifat umum, substantif, dan inklusif. Bersifat umum dan substantif artinya memuat hal-hal yang esensial, bukam hal-hal teknis yang terlalu rinci, dan bukan hanya berisikan indikator yang bersifat administratif, serta ringkas dan mudah dipahami terutama oleh penggunanya. Bersifat inklusif artinya sesuai dengan keberagaman konteks dan kondisi pendidikan Pesantren di Indonesia.

Standar mutu Pendidikan nonformal Pesantren berfungsi sebagai:

Dasar dalam merumuskan standar kompetensi lulusan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, dan kelembagaan pada PNF Pesantren
Dasar acuan dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal pada PNF Pesantren
Dasar dalam mengendalikan penyelenggaraan PNF Pesantren untuk mewujudkan pendidikan Pesantren yang berkualitas

Penyusunan dokumen standar mutu PNF Pesantren memiliki tujuan untuk:

Menjamin pemenuhan standar mutu PNF Pesantren secara sistemik dan berkelanjutan sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu
Menjamin dan menjaga kemandirian serta kekhasan PNF Pesantren
Meningkatkan mutu PNF Pesantren
Menjamin ketercapaian tujuan pendidikan nasional dan karakter Profil Santri Indonesia

Penyusunan dokumen standar mutu PNF Pesantren memiliki manfaat sebagai:

Pedoman rekognisi/pengakuan terhadap PNF Pesantren
Pedoman bagi PNF Pesantren dalam mengelola pesantren mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemenuhan mutu secara internal

Rekomendasi Opini