Berikut adalah beberapa buku dari Majelis Masyayikh yang berguna untuk pesantren di Indonesia.

Materi Ketua Majelis Masyayikh - Konferensi Pendidikan Pesantren

Materi ini menekankan posisi strategis UU No. 18 Tahun 2019 dalam meneguhkan pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Melalui forum Konferensi Pendidikan Pesantren 2025, Ketua Majelis Masyayikh KH. Abdul Ghaffar Rozin menyoroti bagaimana rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi menjadi pilar untuk memastikan pendidikan pesantren berjalan adil, bermutu, dan setara dengan pendidikan umum. Pidato ini juga menegaskan bahwa peran pesantren tidak hanya berhenti pada pendidikan, tetapi mencakup fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat yang harus didukung kebijakan publik secara komprehensif. Materi kemudian menguraikan perkembangan regulasi pesantren dari waktu ke waktu, peningkatan pesat jumlah pesantren pasca UU 18/2019, serta tugas strategis Majelis Masyayikh dalam menetapkan standar mutu, melakukan asesmen, dan menguatkan sistem penjaminan mutu pesantren. Berbagai tantangan seperti rendahnya rekognisi lulusan, lemahnya integrasi data EMIS–Dapodik–PDDikti, serta ketidaksinkronan kebijakan pusat–daerah disampaikan sebagai isu mendesak yang harus dibenahi agar implementasi undang-undang berjalan optimal. Materi ini menutup dengan penegasan bahwa negara harus beralih dari sekadar “mengatur” menjadi “mengakui dan memfasilitasi” pesantren. Rekognisi yang kuat, data yang valid, pendanaan yang memadai—including Dana Abadi Pesantren—serta kolaborasi lintas kementerian dan daerah menjadi kunci untuk memastikan pesantren berdaya, bermutu, dan mampu berkontribusi besar bagi pembangunan manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Dapatkan Buku

Materi Dra. Ny. Hj. Badriyah Fayumi, Lc., MA.

Materi ini menegaskan peran strategis pesantren sebagai penopang pemerataan pendidikan nasional, terutama karena jutaan santri—termasuk 40,6% yang belum menerima layanan pendidikan formal—selama ini ditampung dan dididik di lingkungan pesantren. Materi juga menyoroti hasil kajian Majelis Masyayikh atas 68 Perda Pesantren yang menunjukkan masih minimnya rekognisi dan afirmasi, sehingga kebijakan daerah belum sepenuhnya mendukung kesetaraan posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Selanjutnya dijelaskan implementasi rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi sebagaimana diatur dalam UU 18/2019, mulai dari pengakuan lulusan dan pendidik, integrasi data EMIS–Dapodik–PDDikti, hingga penerapan standar mutu pesantren oleh Majelis Masyayikh. Paparan juga menekankan perlunya fasilitasi berbasis peta mutu, peningkatan kompetensi pendidik, dukungan riset keilmuan, dan kolaborasi lintas kementerian agar pesantren memperoleh layanan yang setara, relevan, dan berkelanjutan. Keseluruhan materi menegaskan bahwa kebijakan untuk pesantren harus bergerak dari pola bantuan jangka pendek menuju pemberdayaan yang memperkuat kapasitas kelembagaan, kemandirian ekonomi, penguatan fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat, hingga terwujudnya Pesantren Ramah Anak. Dengan demikian, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi pesantren bukan semata intervensi sosial, melainkan investasi strategis dalam membangun SDM berilmu, berakhlak, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Dapatkan Buku

Materi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan - Konferensi Pendidikan Pesantren

Materi ini menegaskan arah kebijakan Kemenko PMK dalam membangun SDM unggul dan tangguh sebagai fondasi utama mencapai target RPJMN 2025–2029. Materi dibuka dengan pentingnya bonus demografi dan urgensi pengembangan talenta Indonesia di tengah transformasi ekonomi dan teknologi. Selanjutnya dipaparkan mandat koordinatif Kemenko PMK atas sembilan kementerian dan tujuh lembaga dalam memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kesetaraan gender, serta perlindungan kelompok rentan . Materi juga menguraikan capaian dan strategi mulai dari Pemeriksaan Kesehatan Gratis, peningkatan kapasitas RSUD, penuntasan TBC, revitalisasi sekolah, hingga pembangunan SMA Unggul Garuda yang menunjukkan percepatan perbaikan layanan dasar bagi masyarakat . Selain itu, materi memaparkan program prioritas seperti digitalisasi pembelajaran, percepatan penurunan stunting, penguatan resiliensi bencana, perlindungan kelompok rentan, serta peningkatan literasi digital dan kecakapan menggunakan AI secara bijak . Keseluruhan paparan menggambarkan komitmen kuat pemerintah mewujudkan pelayanan publik yang lebih inklusif, adaptif, dan kolaboratif untuk memastikan Indonesia memiliki SDM yang sehat, produktif, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Dapatkan Buku