Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) terdapat banyak Pondok Pesantren. Dan untuk menguatkan pemahaman mengenai undang pesantren, digelar sosialisasi Undang Undang Pesantren di Ponpes Rasyidiyah Khalidiyah di Kota Amuntai, Kabupaten HSU, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (30/11/2022).

Kegiatan ini sekaligus memperkenalkan kelembagaan Majelis Masyayikh sebagai penyelenggara sosialisasi Undang Undang No 18 tentang Pesantren. Dihadiri, lebih dari 25 perwakilan pesantren dengan total 100 orang sebagai peserta.

Hadir dalam sosialisasi kali ini dari wilayah Kabupaten HSU, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kabupaten Tabalong, serta beberapa perwakilan dari Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar.

Majelis Masyayikh dalam kegiatan ini menargetkan kalangan pesantren, yaitu dari unsur Dewan Masyayikh atau Pengasuh Pesantren, baik jenjang Pendidikan Diniyah Formal, Muadalah, Mahad Aly, serta perwakilan Kemenag HSU.

Suasana kegiatan Sosialisasi Undang-undang Pesantren di Ponpes Rasyidiyah Khalidiyah di Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (30/11/2022).

Sekretaris Ponpes Rasyidiyah Khalidiyah Dr KH Rifan Syafruddin, Lc, MAg, masih dalam suasana perayaan satu abad pondok pesantren ini dengan berbagai satuan pendidikan yang dimiliki hingga saat ini.

“Kami tahun ini mulai membuka Al-Azhar corner, bagi santri yang ingin masuk Al Azhar tanpa tes,” ucapnya.

Selain itu Rifan juga menyampaikan Ponpes Rakha Amuntai kini telah memiliki Mahad Aly. Meskipun dalam pelaksanaanya banyak mendapat pertanyaan seperti profil lulusan, arah ke depan serta pertanyaan lain.

“Namun tentunya adanya diskusi kali ini juga diharapkan dapat menjawab pertanyaan pertanyaan tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu, Pj Bupati HSU Suria Fadliansyah, MPd, yang juga hadir dalam kegiatan ini, mengatakan, perkembangan dunia pendidikan tidak jalan di tempat. Kehadiran pesantren sangat baik untuk pembinaan mental anak didik.

“Kami tentu bersyukur hari ini ada Lembaga Majelis Masyayikh yang memikirkan Lembaga Pesantren yang kehadirannya sangat bermanfaat dimasyarakat. Terima kasih kepada Majelis Masyayikh dan Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah mengenai adanya sosialisasi ini. Kegiatan ini memiliki arti penting pada pimpinan dan pengurus pesantren dalam rangka meningkatkan pemahaman dan subtansi soal UU Pesantren," ujarnya.

Sebagai pimpinan dan pengurusun ponpes sudah semestinya memiliki pemahaman kompregensif, dasar dalam mengelola dan menjalanakan, sehingga manajemen pendidikan dan pengelolaan pesantren.

Ketua Majelis Masyayikh, KH Abdul Ghofarrozin, MEd, sosialisasi UU Pesantren ini penting untuk menjelaskan substansi isi dari Undang-undang.

Sebab, undang-undang ini merupakan rumah besar bagi kalangan pesantren. Perumusan hingga disahkan telah melalui proses panjang baik diusahakan, diperjuangkan dan diikhtiarkan oleh kalangan pesantren melalui proses yang panjang.

KH Abdul Ghofarrozin menyampaikan, kekhasan, karakter dan keberagaman pesantren ini difasilitasi dalam hadirnya UU Pesantren. Kekhawatiran hadirnya UU Pesantren mengintervensi pada pesantren.

Dalam UU Pesantren, ada lima amanat utama, yakni rekognisi negara terkait dengan lulusan pesantren, kedua terkait dengan tradisi akademik, kemudian metode pembelajaran, otonomi tata kelola pesantren serta keragaman model.

“Prinsip dan norma dalam UU Pesantren ini di antaranya merupakan bagian dari Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi negara pada Pesantren. UU Pesantren ini juga lahir dalam rangka peningkatan kualitas pesantren baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana dengan intisari 5 poin tersebut,” terang Pengasuh Ponpes Maslakul Huda ini.

Tak kalah penting dan perlu ditegaskan, kehadiran UU Pesantren ini adalah untuk menjaga keberagaman dan bukan menyeragamkan, menjaga kemandirian dan kekhasan pesantren serta menjaga independensi dan bukan intervensi.

“Ini penting disampaikan, agar soal rekognisi negara, tidak boleh lagi hambatan administrative berupa ijazah. Tidak boleh lulusan pesantren terhambat, jika ingin mengikuti sekolah kedokteran, untuk berkhidmat pada negara melalui lembaga apapun, kementrian atau pemerintah daerah yang ditolak karena alasan ijazah, lulusan pesantren bisa berkhidmat,” tuturnya.

Selain itu, soal anggaran, negara wajib hadir untuk membantu pesantren, baik melalui APBN atau APBD.

“Soal pendanaan pesantren, perlu untuk mendorong pembentukan payung hukum peraturan daerah yang mengatur soal pesantren di provinsi maupun daerah, agar perda terkait pesantren bisa dimunculkan. Namun dengan catatan stakeholder utama atau subjek utama yakni pesantren dan kiai juga harus turut aktif terlibat dan berpartisipasi agar tidak eksekutif mindset atau legislatif mindset,” urainya.

Sementara itu, anggota Majelis Masyayikh, Dr Hj Amrah Kasim, Lc MA, melanjutkan, ada 6 tugas utama Majelis Masyayikh sesuai mandat UU Pesantren.

Rinciannya, menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren, memberi pendapat kepada dewan masyayikh dalam menentukan kurikulum pesantren, merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan pesantren.

Selain itu, merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan, melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu, memeriksa keabsahan setiap syahadah / ijazah santri yang dikeluarkan oleh pesantren.

“Hadirnya Majelis Masyayikh ini sebagai bentuk rekognisi negara terhadap kekhasan Pendidikan Pesantren melalui proses penjaminan mutu yang dilakukan dari, oleh, dan untuk pesantren. Keberhasilan dari mutu pesantren bukan berarti ada akreditasi atau dengan ukuran-ukuran kuantitatif dan rigid seperti namun dengan ukuran-ukuran atau kriteria minimal yang juga diketahui dan dipahami oleh pesantren,” terang Pengasuh PP IMMIM Putri, Sulawesi Selatan, ini.

Kehadiran UU Pesantren juga secara khusus mengatur dibentuknya lembaga Majelis Masyayikh (MM) dan Dewan Masyayikh (DM). Keduanya merupakan lembaga penjamin mutu pendidikan pesantren.

Kehadiran Majelis Masyayikh yang dibentuk sebagaimana amanat UU Pesantren dimaksudkan agar Pesantren mendapatkan update tentang peran Majelis Masyayikh setelah terbentuk.

Sebagaimana harapan masyarakat pesantren, Dr Hj Amrah juga menyampaikan dengan UU Pesantren ini akan memberikan hak sipil kepada santri dengan tetap melalui lembaga penjamin mutu, yaitu Dewan Masyayikh dan Majelis Masyayikh.

“Sehingga, lulusan pesantren dapat diterima oleh semua pihak, tidak seperti beberapa tahun yang lalu ketika lulusan pesantren masih memerlukan proses khusus ketika dia ingin kuliah ditempat lain atau ingin bekerja atau berkhidmat di tempat yang lain, penguatan lulusan pesantren juga akan menjadi salah satu fokus dari MM,” imbuhnya

Diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini yang diwakili Dewan Masyayikh mendapat informasi tentang isi UU Pesantren, perkembangan pelaksanaan dan peran/agenda strategis yang harus dilaksanakan oleh Pesantren. Menyerap aspirasi untuk penguatan peran Majelis Masyayikh dan koordinasi antara Majelis Masyayikh dan Dewan Masyayikh.

Hal lain yang menjadi tak kalah penting, stakeholder pesantren mengetahui keberadaan Majelis Masyayikh sebagai Lembaga baru dalam hal penjaminan mutu pesantren beserta tugas dan fungsinya sesuai UU Pesantren. (AOL/*)

Artikel ini telah tayang di BanjarmasinPost.co.id dengan judul Sosialisasikan UU Pesantren dan Majelis Masyayikh di Ponpes Rakha Kota Amuntai, https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/11/30/sosialisasikan-uu-pesantren-dan-majelis-masyayikh-di-ponpes-rakha-kota-amuntai.

Penulis: Reni Kurnia Wati | Editor: Alpri Widianjono

Rekomendasi Berita