Selama beberapa tahun terakhir, pesantren telah diakui secara formal sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Namun, pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dalam tataran teknis, terutama dalam aspek integrasi sistem data pendidikan pesantren dengan sistem data pendidikan nasional.

Hingga saat ini, data santri, pendidik, dan satuan pendidikan pesantren masih dikelola secara terpisah, terutama melalui sistem EMIS (Education Management Information System) di bawah Kementerian Agama, dan belum sepenuhnya terhubung dengan sistem data nasional seperti Dapodik (Data Pokok Pendidikan) dan PDDikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi).

Kondisi tersebut menimbulkan sejumlah dampak strategis. Pertama, pemerintah kesulitan melakukan rekognisi secara faktual dan komprehensif terhadap kontribusi pesantren dalam mencerdaskan bangsa. Kedua, pengambilan kebijakan berbasis data menjadi terhambat, sehingga banyak pesantren belum mendapatkan akses optimal terhadap berbagai program afirmasi, fasilitasi mutu, maupun kerjasama lintas lembaga. Ketiga, potensi kolaborasi antar lembaga pendidikan nasional dan pesantren tidak terpetakan secara sistematis, padahal sinergi tersebut sangat penting dalam menghadapi tantangan pendidikan era digital dan globalisasi.

Mengapa Integrasi Sistem Data Penting?

Integrasi data bukan sekedar soal teknis sinkronisasi antar server, tetapi merupakan upaya strategis membangun satu ekosistem pendidikan nasional yang inklusif. Dengan sistem data yang terhubung, pemerintah dapat:

Pemerintah dapat mengambil keputusan berbasis bukti (evidence-based policy), bukan sekadar perkiraan.
Melakukan pemetaan kompetensi guru, dosen, dan tenaga kependidikan pesantren secara nasional.
Meningkatkan efektivitas program bantuan dan pendampingan bagi pesantren.
Menunjukkan kontribusi nyata pesantren dalam pencapaian target pembangunan SDM nasional.

Lebih dari itu, integrasi data juga menjadi jembatan rekognisi atau pengakuan formal terhadap eksistensi dan capaian pendidikan pesantren di mata publik dan dunia pendidikan global.

Tantangan dan Agenda Kolaboratif

Meski demikian, integrasi sistem data bukan tanpa tantangan. Diperlukan kesepahaman kebijakan lintas kementerian, kesiapan infrastruktur digital, serta komitmen menjaga keamanan dan kerahasiaan data santri serta pendidik. Selain itu, sistem integrasi perlu dirancang dengan prinsip inklusif, agar seluruh jalur pendidikan pesantren dapat terakomodasi tanpa mengorbankan kekhasan keilmuannya.

Di sinilah pentingnya dialog strategis antara pemerintah, Majelis Masyayikh, akademisi, dan para pengelola pesantren untuk menemukan model integrasi yang sesuai dengan karakter pendidikan pesantren dan sejalan dengan arah kebijakan nasional.

Penting Dibahas dalam Konferensi Pendidikan Pesantren

Isu integrasi sistem data pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan nasional menjadi salah satu isu strategis yang layak dan mendesak untuk dibahas dalam agenda Konferensi Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan oleh Majelis Masyayikh.

Konferensi ini diharapkan menjadi forum strategis untuk mempertemukan para pemangku kepentingan mulai dari pengasuh pesantren, akademisi, birokrat, hingga pengembang sistem data guna merumuskan arah kebijakan dan langkah nyata integrasi data secara nasional.

Melalui forum ini, Majelis Masyayikh dapat mendorong lahirnya kesepahaman dan komitmen bersama bahwa rekognisi pendidikan pesantren tidak mungkin terwujud tanpa fondasi data yang kuat, valid, dan terintegrasi.

Data sebagai Jalan Rekognisi

Integrasi antara EMIS, Dapodik, dan PDDikti seharusnya dilakukan dalam kerangka “Satu Data Pendidikan Nasional” yang menjamin keselarasan antar sistem tanpa harus melebur menjadi satu. Masing-masing sistem tetap berfungsi sesuai mandat kelembagaannya, namun saling terhubung melalui mekanisme berbagi data berbasis Application Programming Interface (API) dan pusat data bersama. Kunci integrasi terletak pada penggunaan standar identitas nasional seperti NPSN, NIK, dan NIDN/NIDT, serta keseragaman format dan metadata agar data dari pesantren dapat dikenali dan dipetakan secara otomatis di sistem nasional. Melalui pendekatan ini, EMIS dapat berinteraksi secara efisien dengan Dapodik dan PDDikti, memungkinkan sinkronisasi informasi santri, pendidik, dan satuan pendidikan tanpa duplikasi.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua dan terbukti menjadi benteng moral bangsa. Namun untuk diakui sepenuhnya dalam sistem pendidikan nasional, pesantren harus hadir dalam peta data nasional. Integrasi sistem data pendidikan pesantren adalah kunci mempercepat rekognisi dan kebijakan berbasis data yang berkeadilan.

Langkah menuju integrasi bukan hanya urusan teknologi, melainkan bagian dari perjuangan lebih besar: mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan nasional yang berakar pada kearifan pesantren.

Oleh karena itu, pembahasan isu ini dalam Konferensi Pendidikan Pesantren Majelis Masyayikh diharapkan menjadi langkah awal menuju tata kelola pendidikan pesantren yang modern, inklusif, dan berbasis data.

Zulkifli Syauqi Thontowi,

Tenaga Ahli Majelis Masyayikh

Rekomendasi Opini