Jakarta – Direktur Jenderal Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said, bersama jajaran pejabat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pesantren bersilaturahmi dengan Majelis Masyayikh (MM) di Kantor Majelis Masyayikh, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pengembangan ekosistem serta penjaminan mutu pendidikan pesantren.

Pertemuan tersebut dihadiri secara langsung oleh Ketua Majelis Masyayikh, KH Abdul Ghofarrozin, dan anggota Nyai Hj. Badriyah Fayumi. Sementara itu, anggota Majelis Masyayikh, KH Muhyiddin Khotib, Tgk. Faisal Ali, Prof. Amrah Kasim, Prof. Abd. A’la Basyir, KH Abdul Ghofur Maimoen, dan KH Abdul Aziz Affandy mengikuti pertemuan secara daring.

Uploaded image

Sambutan oleh anggota Majelis Masyayikh Nyai Hj. Badriyah Fayumi

Dari Direktorat Jenderal Pesantren, hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Pesantren, Arsad Hidayat; Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal, Mastuki; Direktur Ma’had Aly, Adib; Direktur Bina Dakwah Pesantren dan Pendidikan Nonformal, Mahrus; serta Direktur Pemberdayaan Pesantren, Yusi Damayanti.

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pesantren dan Majelis Masyayikh, khususnya dalam pengembangan ekosistem serta penjaminan mutu pendidikan pesantren.

Ketua Majelis Masyayikh, KH Abdul Ghofarrozin, menyambut baik penguatan sinergi antara Kementerian Agama, khususnya Direktorat Jenderal Pesantren, dan Majelis Masyayikh. Menurutnya, keberadaan Direktorat Jenderal Pesantren menjadi modal strategis untuk memperkuat ekosistem pendidikan pesantren dengan tetap menjaga kekhasan, kemandirian, dan tradisi keilmuannya.

“Pesantren memiliki kekhasan dan tradisi pendidikan yang harus terus dijaga. Pada saat yang sama, penjaminan mutu perlu diperkuat agar kualitas pendidikan pesantren semakin baik dan memiliki standar yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya validitas data pesantren sebagai dasar dalam perumusan dan pengambilan kebijakan. Data yang akurat dan terintegrasi diperlukan agar program pengembangan pesantren dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Dalam konteks penjaminan mutu, sinkronisasi data santri dengan data nasional menjadi salah satu perhatian penting. Hal ini berkaitan dengan upaya memastikan bahwa ijazah atau dokumen kelulusan santri dapat diverifikasi secara nasional sehingga hak-hak santri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun mengakses dunia kerja dapat terlindungi.

Senada dengan hal tersebut, Nyai Hj. Badriyah Fayumi menegaskan pentingnya peran negara dalam memperkuat rekognisi atau pengakuan terhadap pesantren, termasuk bagi lulusan dan tenaga pendidiknya. Menurutnya, sinkronisasi data menjadi langkah mendasar agar berbagai upaya yang telah dilakukan pesantren dan Majelis Masyayikh dapat diakui secara lebih luas.

Pengakuan tersebut penting untuk memastikan lulusan pesantren dan para guru memperoleh kesempatan yang setara serta akses terhadap hak-hak dasar sebagai warga negara. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, kontribusi pesantren dalam pendidikan nasional diharapkan semakin diakui, sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi lulusan dan tenaga pendidiknya.

“Majelis Masyayikh merupakan lembaga yang memiliki tugas dalam penjaminan mutu pendidikan pesantren. Karena itu, integrasi dan validitas data menjadi bagian penting yang perlu mendapat perhatian bersama agar mutu pendidikan pesantren semakin kuat dan hak-hak santri dapat terpenuhi,” ujarnya.

Lebih lanjut, KH Abdul Ghofarrozin menilai penguatan koordinasi dan sinergi kelembagaan antara Kementerian Agama dan Majelis Masyayikh penting untuk memastikan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren berjalan efektif dan saling menguatkan.

“Kami berharap ke depan hubungan kelembagaan antara Kementerian Agama dan Majelis Masyayikh terus semakin baik, khususnya dalam penjaminan mutu pendidikan pesantren. Pembagian peran dan kewenangan perlu terus diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih, tetapi justru menghasilkan sinergi yang memberikan manfaat bagi pesantren,” ujarnya.

Menurutnya, pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren juga membuka peluang untuk membangun tata kelola penjaminan mutu pendidikan pesantren yang lebih terintegrasi, tanpa mengabaikan kekhasan dan kemandirian pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis tradisi keilmuan Islam.

Majelis Masyayikh, lanjutnya, siap membangun komunikasi dan berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pesantren dalam memperkuat sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren.

“Kami siap bersinergi dan berkolaborasi. Harapannya, kehadiran Ditjen Pesantren dapat menjadi energi baru bagi peningkatan kualitas pendidikan pesantren dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lulusan pesantren,” pungkasnya.

Uploaded image

Sambutan oleh Direktur Jenderal Pesantren Basnang Said

Sementara itu, Direktur Jenderal Pesantren Basnang Said menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Majelis Masyayikh sebagai representasi penting dalam ekosistem pendidikan pesantren. Ia juga menegaskan dukungannya terhadap keberlanjutan peran dan kelembagaan Majelis Masyayikh, termasuk melanjutkan berbagai upaya yang telah dibangun oleh para masyayikh pada periode pertama.

Menurut Basnang, keberadaan Majelis Masyayikh memiliki arti penting dalam mendukung pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan pesantren. Karena itu, hubungan kelembagaan yang baik dan kolaborasi berkelanjutan perlu terus dijaga agar upaya peningkatan kualitas pendidikan pesantren dapat berjalan secara optimal.

Dukungan serupa disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pesantren, Arsad Hidayat. Arsad menegaskan pentingnya menghormati dan memperkuat pelaksanaan tugas serta fungsi Majelis Masyayikh dalam penjaminan mutu pendidikan pesantren. Sinergi antara kedua lembaga diharapkan mampu memperjelas koordinasi dan pembagian peran sehingga kebijakan pengembangan pesantren dapat berjalan secara terpadu.

Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren memperoleh landasan kelembagaan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama. Sejalan dengan itu, Kementerian Agama telah menyiapkan peta jalan pengembangan pesantren sebagai arah kebijakan Direktorat Jenderal Pesantren untuk lima hingga sepuluh tahun ke depan.

Melalui penguatan kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pesantren dan Majelis Masyayikh, diharapkan tata kelola pendidikan pesantren semakin kokoh, sistem penjaminan mutu semakin terintegrasi, dan kualitas pendidikan pesantren terus meningkat tanpa kehilangan identitas, kemandirian, serta tradisi keilmuannya.[]

Rekomendasi Berita