Jakarta – Majelis Masyayikh mengukuhkan komitmennya dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren melalui peluncuran layanan baru bertajuk “Kick Off MM Melayani”. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa (12/11) ini bertujuan untuk memperkuat peran pesantren dalam sistem pendidikan nasional dan memastikan kualitas pendidikan pesantren setara dengan jalur dan jenis pendidikan lainnya.

Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Majelis Masyayikh memiliki tugas strategis dalam peningkatan mutu pendidikan pesantren. Tugas-tugas tersebut meliputi penetapan kerangka dasar dan struktur kurikulum, perumusan kriteria mutu lembaga dan lulusan pesantren, serta pemantauan keabsahan syahadah/ijazah santri.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan pentingnya peran pesantren dalam sejarah Indonesia. “Indonesia ada karena santri, kiai, dan pesantren. Pondasi yang diletakkan oleh para kiai adalah sungguh-sungguh niat untuk memajukan bangsa dan negara. Telah terbukti, dalam sejarah, pesantren telah melahirkan berbagai tokoh, pejuang, yang cinta tanah air dan juga rahmatan lil alamin,” ujarnya.

“Kick Off MM Melayani” diluncurkan sebagai langkah konkret Majelis Masyayikh dalam menjalankan fungsinya, sekaligus sebagai ajang untuk memperkenalkan layanan-layanan baru yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Layanan ini diharapkan dapat memfasilitasi koordinasi dengan Dewan Masyayikh dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan pendidikan.

KH. Abdul Ghaffar Rozin, Ketua Majelis Masyayikh, menjelaskan pentingnya kemandirian pesantren yang diamanatkan oleh UU Pesantren. “Pada prinsipnya, UU Pesantren selalu mengupayakan kemandirian pesantren. MM adalah penjembatan antara pesantren dengan negara. Fungsi pendidikan melalui MM ingin membangun ekosistem pendidikan pesantren yang lengkap. Kita bersyukur dari presiden ke presiden keberpihakan ke pesantren sangat besar,” ungkapnya. Ia juga menekankan tantangan besar yang harus diatasi bersama, yakni sistem data, rekognisi dan afirmasi, serta regulasi pusat dan daerah. “Forum ini sekaligus memohon saran, masukan, dukungan apa saja agar pekerjaan besar ini bisa terlaksana walaupun secara bertahap,” tambahnya.

Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, turut memberikan sambutannya dalam acara tersebut. “Pondok pesantren harus menjadi tuan rumah republik ini. Seandainya tidak ada pemerintah kolonial, sesungguhnya yang terkenal pertama adalah universitas dari pesantren,” Tegasnya. Beliau juga menggarisbawahi pentingnya pembenahan kurikulum pendidikan pesantren. “Saya yakin Majelis Masyayikh akan mengembalikan visi misi pondok pesantren. Kita kembalikan marwah, wibawa, dan spiritualitas pesantren,” tegasnya.

Kegiatan yang digelar di Jakarta ini dihadiri oleh 200 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dewan Masyayikh, Asosiasi Pesantren, BAZNAS, KEMENAG, dan lembaga yang memiliki kaitan langsung dengan pesantren.

Dengan diluncurkannya “Kick Off MM Melayani”, Majelis Masyayikh berharap pendidikan pesantren dapat terus berkembang dan berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan nasional melalui rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi yang lebih baik. Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan tiga tahun implementasi UU Pesantren, menggarisbawahi komitmen pemerintah dalam menjaga kekhasan dan karakteristik pendidikan pesantren sambil terus meningkatkan kualitasnya.

Rekomendasi Berita