Jakarta – DPR RI Komisi VIII menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Majelis Masyayikh pada Kamis (29/8). Dalam rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komisi VIII DPR RI bersama Majelis Masyayikh, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI mengapresiasi berbagai pencapaian yang telah diraih oleh Majelis Masyayikh dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren di Indonesia. Rapat ini menjadi momentum penting bagi Majelis Masyayikh dalam mengadvokasi berbagai isu-isu strategis, termasuk penyerapan Dana Abadi Pesantren yang menjadi salah satu topik utama pembahasan.

Dalam rapat tersebut, perhatian khusus diberikan pada penyerapan Dana Abadi Pesantren (DAP). Berdasarkan data yang ada, terdapat sejumlah tantangan dalam penyerapan DAP yang belum optimal. Hingga saat ini, dari total dana yang dialokasikan sebesar 250 miliar rupiah pada periode 2021-2023, dana tersebut tidak terserap dengan baik dan menyisakan sebesar 122 miliar, fakta tersebut menjadi tantangan besar dalam optimalisasi program-program yang didanai oleh DAP. Keterbatasan program dan kurangnya informasi serta SDM pesantren dalam mengikuti proses administrasi menjadi hambatan utama.

“Concern kami adalah, bagaimana kita memiliki roadmap pemanfaatan dana abadi pesantren sehingga dapat terserap dengan sistematis dan terukur. Realitanya pada tahun anggaran 2024 Dana Abadi Pesantren dijadikan satu antara dana abadi umum, pendidikan, dan pesantren sehingga tidak ada alokasi yang jelas.” Ujar KH. Abdul Ghaffar Rozin selaku Ketua Majelis Masyayikh.

Ketua Majelis Masyayikh yang akrab disapa Gus Rozin, menyampaikan beberapa langkah strategis yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah advokasi yang intensif dengan Kementerian Agama dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk memastikan bahwa Dana Abadi Pesantren benar-benar bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan pesantren. Majelis Masyayikh juga menekankan pentingnya penyediaan anggaran khusus dan perumusan regulasi yang lebih detail terkait persentase Dana Abadi Pesantren terhadap Dana Abadi Pendidikan, serta keterlibatan Majelis Masyayikh dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait DAP.

“Rekomendasi kami adalah adanya pemisahan antara Dana Abadi Pendidikan dan Dana Abadi Pesantren. Majelis Masyayikh ingin terlibat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan Dana Abadi Pesantren. Karena ini mempersoalkan tepat sasaran dan tepat prioritas dalam pemanfaatan Dana Abadi Pesantren.” Ujar Gus Rozin.

DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Majelis Masyayikh, terutama dalam upaya memperjuangkan hak-hak pendidikan pesantren melalui rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi yang sesuai dengan harapan masyarakat pesantren. Komisi VIII DPR RI juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program Majelis Masyayikh dalam memastikan pendidikan pesantren diakui dan diperlakukan setara dengan pendidikan formal lainnya di Indonesia.

“Soal keterlibatan dalam menyusun roadmap dan hal lain terkait pesantren, kami setuju sekali karena kami sangat percaya panjenengan semua ini bukan hanya tau soal pesantren tetapi sehari-hari kehidupannya di Pesantren. Kalau misalnya terlibat dalam pengambilan keputusan bagaimana Dana Abadi Pesantren dikelola, bagi kami itu sebuah keharusan. Siapa lagi kalau bukan orang Pesantren, kalau bukan orang Pesantren nanti malah kemana-mana menjadi tidak jelas.” Ungkap Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, M. F. Nurhuda Yusro.

Rapat ini menjadi tanda bahwa Majelis Masyayikh terus berusaha berperan signifikan sesuai dengan harapan masyarakat pesantren, terutama dalam memperjuangkan hak-hak santri dan lembaga pendidikan pesantren di tingkat nasional. Dengan terus mendorong optimalisasi kinerja, Majelis Masyayikh berharap dapat semakin meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren-pesantren seluruh Indonesia.

Rekomendasi Berita