JAKARTA — Menteri Agama RI Nasaruddin Umar melantik 15 anggota Majelis Masyayikh periode 2026–2031 di Kantor Kementerian Agama RI, Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (2/11/2026). Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1535 Tahun 2026 tentang Majelis Masyayikh.

Dalam pelantikan tersebut, para anggota Majelis Masyayikh tampil kompak mengenakan kemeja putih, jas berwarna gelap, peci hitam, dan sarung. Penampilan tersebut mencerminkan identitas dan tradisi pesantren yang melekat pada kelembagaan Majelis Masyayikh. Pelantikan ini sekaligus menandai dimulainya masa khidmat baru dan regenerasi keanggotaan Majelis Masyayikh.

Dalam arahannya, Menteri Agama menekankan pentingnya peran strategis Majelis Masyayikh dalam merespons berbagai persoalan dan tantangan yang berkembang di lingkungan pesantren. Menurutnya, penguatan pesantren harus tetap memperhatikan otonomi dan kekhasan masing-masing pesantren, sekaligus memastikan keberadaannya mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta perkembangan kehidupan berbangsa.

“Pesantren memiliki otonomi dan kekhasan yang harus dijaga. Pada saat yang sama, pesantren juga perlu terus mengambil peran dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Karena itu, Majelis Masyayikh harus membantu memastikan bahwa penguatan pesantren berjalan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemajemukan Indonesia,” tegas Menteri Agama.

Menteri Agama juga menyoroti pentingnya mengukur mutu pendidikan pesantren tidak hanya dari proses dan hasil pendidikan, tetapi juga dari dampak keberadaan santri dan alumni di tengah masyarakat. Menurutnya, hubungan santri dengan pesantren tidak serta-merta berakhir setelah masa pendidikan selesai karena nilai dan identitas yang diperoleh selama menempuh pendidikan tetap melekat dalam kehidupan sosial.

“Kita juga perlu melihat impact-nya, kemanfaatan alumni dan santri kita di tengah masyarakat, seperti apa. Karena itu, input, output, outcome, dan impact perlu kita rumuskan bersama supaya lebih konkret. Kita juga perlu melihat stakeholders-nya. Siapa yang akan memanfaatkan santri, siapa yang akan memanfaatkan alumni pondok pesantren, dan siapa yang akan memanfaatkan lembaga pesantren ini,” tutur Menteri Agama.

Sebanyak 15 anggota Majelis Masyayikh yang dilantik berasal dari berbagai latar belakang pesantren dan keilmuan. Keberagaman tersebut diharapkan dapat memperkuat perspektif dan kontribusi Majelis Masyayikh dalam menjalankan tugas penjaminan mutu pendidikan pesantren.

Adapun susunan anggota Majelis Masyayikh periode 2026–2031 adalah sebagai berikut:
1. Dr. (H.C.) Lukman Hakim Saifuddin
2. Nyai Dra. Hj. Badriyah Fayumi, Lc., M.A.
3. Dr. K.H. Ahmad Taufiq, M.Si.
4. Dr. H. Muhbib, M.A.
5. Prof. Dr. K.H. Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag.
6. Dr. K.H. A. Musta’in Syafi’ie, M.Ag.
7. K.H. Abdul Ghofarrozin, M.Ed.
8. Dr. K.H. M. Holil, M.Pd.
9. K.H. A. Fadlullah Turmudzi, M.Pd.
10. Hj. Ade Naelul Huda, Lc., M.A., Ph.D.
11. Dr. K.H. M. Wafiyul Ahdi, S.H., M.Pd.I.
12. Assoc. Prof. Dr. K.H. Sofwan Manaf, M.Si.
13. Assoc. Prof. Dr. K.H. M. Ilyas Marwal, M.M., D.E.S.A.
14. Tgk. H. Faisal M. Ali, S.Sos.I., M.Pd.
15. K.H. M. Iffatul Lathoif, S.Ag.
Ketua Majelis Masyayikh periode 2021–2026, K.H. Abdul Ghaffar Rozin, yang kembali menjadi anggota pada periode 2026–2031, menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan.

Menurutnya, diperlukan konsolidasi kelembagaan yang kuat serta pembagian peran dan kontribusi yang jelas di antara seluruh anggota agar pelaksanaan tugas Majelis Masyayikh semakin efektif dan berdampak luas bagi pesantren.

“Di periode lalu, kita sudah melewati fase membangun fondasi organisasi, regulasi, standar, instrumen, dan sistem. Sekarang tantangannya adalah bagaimana semua itu benar-benar menjadi layanan yang kuat dan berdampak. Karena itu, konsolidasi kelembagaan, penguatan sistem penjaminan mutu, peningkatan kapasitas asesor, integrasi data, rekognisi lulusan dan pendidik, serta keberlanjutan kelembagaan menjadi agenda yang harus kita kawal bersama,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa keberagaman pesantren harus ditempatkan sebagai kekuatan dalam pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren. Penjaminan mutu tidak boleh dimaknai sebagai upaya menyeragamkan pesantren, melainkan sebagai mekanisme untuk memastikan setiap pesantren dapat terus berkembang dengan tetap mempertahankan tradisi, karakter, dan kekhasannya.

Dengan dimulainya masa khidmat 2026–2031, Majelis Masyayikh diharapkan semakin memperkuat peran kelembagaan dalam menjawab tantangan strategis pendidikan pesantren. Upaya tersebut perlu dijalankan dengan menjaga keseimbangan antara peningkatan mutu, keberlanjutan kelembagaan, serta penghormatan terhadap otonomi dan kekhasan pesantren.

Rekomendasi Berita