JAKARTA-Dewan Masyayikh atau pengasuh pondok pesantren hadiri Uji Publik Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren, Jumat (15/09/2023) di Jakarta. Bersama perwakilan pimpinan satuan pendidikan pesantren, Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) PBNU, Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah (LP2M) serta Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI, para pengasuh pondok dilibatkan dalam menguji dokumen yang nantinya diharapkan menjadi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren.

Majelis Masyayikh juga menghadirkan narasumber dari Kemendikbudristek serta Kemenag guna menguji keterbacaan dokumen untuk mendapatkan rekomendasi terkait dengan sinkronisasi dan harmonisasi dokumen dengan regulasi Sistem Pendidikan Nasional.

Ketua Majelis Masyayikh KH. Abdul Ghoffarrozin M. Ed. mengatakan, Majelis Masyayikh saat ini tengah menyusun dokumen sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren untuk berbagai jenis pendidikan pesantren, mulai dari Pendidikan Diniyyah Formal (PDF), Pendidikan Muadalah, hingga Ma’had Aly serta melakukan pemetaan dan kajian akademik mutu pada pendidikan non formal pesantren

“Saat ini tiba pada tahapan uji publik, yang mana uji publik ini memerlukan dialog secara interaktif agar pesan, harapan, cita-cita dan goodwill dari semuanya bisa terbaca dan tersampaikan demi kemajuan Pesantren dan peningkatan mutu pendidikan pesantren,” kata Gus Rozin sapaan akrabnya.

Gus Rozin melanjutkan, penyusunan dokumen sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren telah melalui serangkaian proses yang melibatkan unsur-unsur yang kental dan sangat mengenal pesantren. Proses penyusunan juga melibatkan beragam serapan aspirasi, diskusi hingga perdebatan panjang di dalam penulis satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan serta proses review yang melibatkan akademisi dan pengamat pendidikan serta melalui serangkaian proses sinkronisasi dan harmonisasi.

“Dokumen ini disusun oleh mereka yang begitu mengenal pesantren, kami melibatkan perwakilan asosiasi pendidikan pesantren yang mana mereka juga sebagai pelaksana pendidikan pesantren dan akademisi serta pengamat pendidikan pesantren guna mendapatkan komposisi tim yang solid dan dapat menuangkannya menjadi dokumen mutu yang pertama bagi pesantren,” jelas Gus Rozin yang juga menjadi Pengasuh Ponpes Maslakul Huda, Kajen, Pati, Jateng ini.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Standar mutu pendidikan pesantren ini mencakup beberapa aspek kunci yakni Standar Kompetensi Lulusan, Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Standar Mutu Lembaga.

“Sistem penjaminan mutu ini dibuat berlandaskan sesuai arah kebijakan Majelis Masyayikh yakni fleksibilitas, minimalis, pemberdayaan, dan akuntabilitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pesantren dapat tetap menjaga identitasnya, kekhasan serta tradisi keilmuan sambil meningkatkan mutu pendidikan pesantren,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Majelis Masyayikh sekaligus Sekretaris Majelis Masyayikh Dr. KH. A. Muhyiddin Khotib menyebut, Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren yang disusun Majelis Masyayikh ini merupakan sistem penjaminan mutu eksternal yang berfungsi sebagai pedoman bagi Majelis Masyayikh dalam melaksanakan penjaminan mutu eksternal pendidikan pesantren, dan pedoman dalam pengembangan sistem penjaminan mutu internal pendidikan pesantren.

“Adanya sistem penjaminan mutu pendidikan pesantren ini selain sebagai tugas yang sedang dilaksanakan oleh Majelis Masyayikh juga perlu dibaca sebagai upaya dalam menjawab tantangan. Bagaimana relevansi pendidikan pesantren juga dihadapkan dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” kata Kyai Muhyiddin Khotib.

Tentunya, melalui agenda uji publik ini, Majelis Masyayikh berharap para kiai yang menjadi pengasuh di pesantren dan memahami seluk beluk pesantren dapat memberikan pandangan serta saran pada dokumen penjaminan mutu ini. Disamping itu, kehadiran para stakeholder dapat memberikan umpan balik bagaimana sistem penjaminan mutu ini menjadi bagian tak terpisahkan dan menjadi satu ekosistem dalam pendidikan nasional serta membentuk ekosistem pendidikan pesantren yang bermutu,” tuturnya.

Turut hadir dalam uji publik ini Anggota Majelis Masyayikh, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan BSKAP Kemendikbudristek, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran BSKAP Kemendikbudristek, Subdit Pendidikan Diniyah dan Ma’had Aly Kemenag, Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) PBNU, Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah (LP2M), Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI, Tim Penulis Dokumen Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren dari Satuan Pendidikan Diniyah Formal (PDF), Muadalah Salafiyah, Muadalah Muallimin, Mahad Aly serta Pendidikan Non-Formal Pesantren, Pengasuh/Pimpinan Pesantren PP Yanbu’ul Qur’an Kudus, Jawa Tengah, PP Darut Tauhid Arjawinangun, Cirebon Jawa Barat, PP Ali Maksum Krapyak, DI Yogyakarta, PP Asshidiqiyyah, Jakarta Barat, PP Nur El Falah Banten, PP Rasyidiyah Khalidiyah Kalimantan Selatan, Dayah Mahya Ulum Al-Aziziyah, Aceh, PP Walindo, Jawa Tengah, PP Salafiyah Khaira Ummah, Sumedang Jawa Barat, PP As'adiyah Sengkang Sulawesi Selatan, MGS PP Al Anwar 1 Sarang Rembang, Jawa Tengah, Dayah Darul Munawwarah Kota Krueng, Aceh, PP Baitul Hidayah, Bandung Jawa Barat, PP Modern Nurussalam Sumatera Selatan, PDF Ulya Al Hidayah Lajo Kidul Tuban Jawa Timur, PDF Kalimantan Selatan, PP Annur Wonocolo Surabaya Jawa Timur, Dayah Babussalam Al-Aziziyah, Bireuen, Aceh.

Rekomendasi Berita